Year: 2024
KPU Berencana Hapus Sanksi Diskualifikasi Cakada Tidak Sampaikan LDK, Pengamat: Aturan Sudah Tetap
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LDK) pada Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik saat Uji Publik Rancangan PKPU tentang Kampanye Pilkada dan Rancangan PKPU Dana Kampanye Pilkada di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Menanggapi hal ITU, Akademisi sekaligus Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menilai sanksi…
Dosen UBL Zainudin Hasan, Bahas Disertasi Doktor : Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Angkon Muakhi
Bandar Lampung, Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung UBL Zainudin Hasan melaksanakan ujian tertutup Disertasi Doktor di Program Studi Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung dengan judul Penelitian Disertasi “Konstruksi Kebijakan Hukum Pidana dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Integrasi Hukum Adat Angkon Muakhi untuk memenuhi Tujuan Pemidanaan”. Zainudin melakukan penelitian mengenai Penyelesaian Perkara Pidana melalui Angkon…