Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebagai wujud transparansi dan merupakan elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Recca Ayu Hapsari, dalam Rapat Kerja Koordinasi Data dan Informasi yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandarlampung…
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBL di Bandar Lampung. Dr. Zainudin mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Raperda adalah kunci untuk menciptakan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih partisipatif…
Universitas Bandar Lampung (UBL) melalui Pusat Studi UMKM bersama Pusat Pembangunan Perusahaan dan Teknousahawan (Create) Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) berkolaborasi dalam pengabdian kepada masyarakat (PKM) internasional dengan tema Development of World Class Entrepreneurial Innovation. Kegiatan ini berlangsung di Melaka, Malaysia, Kamis (3/10), dengan melibatkan pelaku usaha lokal dan sejumlah akademisi dari kedua universitas. Program…
Tim Unit MBKM universitas Bandar Lampung Mengucapkan Selamat dan Sukses kepada mahasiswa Universitas Bandar Lampung yang Lolos Program Kampus Mengajar 8. Mahasiswa/i yang lolos dalam Program Kampus Mengajar 8 ialah 3 mahasiswi 2 diantaranya mahasiswi program studi Ilmu Hukum yang bernama Carissa Novira Putri yang mendapatkan penempatan di SD Al Azhar 1 dan Selly Deno…
Kalangan akademisi di Provinsi Lampung mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak “main-main” dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan Pilkada serentak 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap tegas juga dilontarkan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga. Ia menyebutkan, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini bak anugerah bagi demokrasi Tanah Air. Pasalnya,…
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ketentuan ambang batas Pilkada. Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menyebut hal itu menjadi bukti konstitusional berjalan. Rifandy menilai keputusan MK di tengah polemik kotak kosong dalam Pilkada 2024 sudah tepat. “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 perihal ketentuan ambang batas Pilkada, bagi saya dan banyak pihak ini sebuah anugerah Tuhan…
Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL) Prof. Dr. Zainab Ompu Jainah, M.H. menerima pin dan sertifikat dari Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI). Pin dan sertifikat dari Gubernur Lemhannas RI Letnan Jenderal Eko Margiyono ini diserahkan oleh Direktur Pelatihan untuk Pelatih Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Marsma TNI Stevanus Ervin, S. S.T. yang menandai berakhirnya…
Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) Ronny Hasudungan Purba memenangkan gugatan praperadilan (prapid) di Pengadilan Negeri Kotabumi. Hakim menyatakan penetapan tersangka kepada dosen UBL dalam kasus dugaan korupsi jasa konsultansi dan konstruksi di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2022 dinyatakan tidak sah. Hal ini diungkapkan Dr Bambang Hartono, penasihat hukum dari Biro…
Tiga Diva Solo Song Universitas Bandar Lampung (UBL) mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) 2024 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). UBL meraih juara I dalam tiga kategori, yakni juara I Solo Pop Wanita, juara I Solo Keroncong Wanita, dan juara I Seriosa Wanita. Dameria Magdalena Sidabalok, S.Pd., M.Hum. selaku dosen sekaligus pembina…
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LDK) pada Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik saat Uji Publik Rancangan PKPU tentang Kampanye Pilkada dan Rancangan PKPU Dana Kampanye Pilkada di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Menanggapi hal ITU, Akademisi sekaligus Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menilai sanksi…
| Powered by WordPress | Theme by TheBootstrapThemes