Keterbukaan informasi publik adalah hak masyarakat untuk mendapatkan informasi sebagai wujud transparansi dan merupakan elemen penting dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Hal ini disampaikan oleh akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Recca Ayu Hapsari, dalam Rapat Kerja Koordinasi Data dan Informasi yang diadakan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bandarlampung…
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung (UBL), Dr. Zainudin Hasan, S.H., M.H., menekankan pentingnya partisipasi aktif masyarakat. Hal ini disampaikan dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum UBL di Bandar Lampung. Dr. Zainudin mengungkapkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam penyusunan Raperda adalah kunci untuk menciptakan Peraturan Daerah (Perda) yang lebih partisipatif…
Kalangan akademisi di Provinsi Lampung mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak “main-main” dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan Pilkada serentak 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap tegas juga dilontarkan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga. Ia menyebutkan, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini bak anugerah bagi demokrasi Tanah Air. Pasalnya,…
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ketentuan ambang batas Pilkada. Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menyebut hal itu menjadi bukti konstitusional berjalan. Rifandy menilai keputusan MK di tengah polemik kotak kosong dalam Pilkada 2024 sudah tepat. “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 perihal ketentuan ambang batas Pilkada, bagi saya dan banyak pihak ini sebuah anugerah Tuhan…
Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) Ronny Hasudungan Purba memenangkan gugatan praperadilan (prapid) di Pengadilan Negeri Kotabumi. Hakim menyatakan penetapan tersangka kepada dosen UBL dalam kasus dugaan korupsi jasa konsultansi dan konstruksi di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2022 dinyatakan tidak sah. Hal ini diungkapkan Dr Bambang Hartono, penasihat hukum dari Biro…
| Powered by WordPress | Theme by TheBootstrapThemes