Kalangan akademisi di Provinsi Lampung mewanti-wanti Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak “main-main” dalam penyusunan Peraturan KPU (PKPU) terkait pencalonan Pilkada serentak 2024 pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sikap tegas juga dilontarkan Dosen Fakultas Hukum di Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga. Ia menyebutkan, putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 ini bak anugerah bagi demokrasi Tanah Air. Pasalnya,…
Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait ketentuan ambang batas Pilkada. Akademisi Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menyebut hal itu menjadi bukti konstitusional berjalan. Rifandy menilai keputusan MK di tengah polemik kotak kosong dalam Pilkada 2024 sudah tepat. “Putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 perihal ketentuan ambang batas Pilkada, bagi saya dan banyak pihak ini sebuah anugerah Tuhan…
Kepala Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung (LPTS-UBL) Ronny Hasudungan Purba memenangkan gugatan praperadilan (prapid) di Pengadilan Negeri Kotabumi. Hakim menyatakan penetapan tersangka kepada dosen UBL dalam kasus dugaan korupsi jasa konsultansi dan konstruksi di Inspektorat Kabupaten Lampung Utara tahun 2021-2022 dinyatakan tidak sah. Hal ini diungkapkan Dr Bambang Hartono, penasihat hukum dari Biro…
Tiga Diva Solo Song Universitas Bandar Lampung (UBL) mewakili Provinsi Lampung dalam ajang Pekan Seni Mahasiswa Nasional (Peksiminas) 2024 di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). UBL meraih juara I dalam tiga kategori, yakni juara I Solo Pop Wanita, juara I Solo Keroncong Wanita, dan juara I Seriosa Wanita. Dameria Magdalena Sidabalok, S.Pd., M.Hum. selaku dosen sekaligus pembina…
Kepala Pusat Studi Hukum Perbankan dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, DR. Zulfi Diane Zaini S.H., M.H., mengulas tentang perubahan signifikan yang dihadirkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 mengenai Pengembangan dan Penguatan Sistem Keuangan yang mulai berlaku sejak 12 Januari 2023. Perubahan ini katanya, bertujuan untuk memperkuat regulasi dan tata kelola di sektor…
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berencana menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye (LDK) pada Pilkada Serentak 2024. Hal itu disampaikan Anggota KPU RI, Idham Holik saat Uji Publik Rancangan PKPU tentang Kampanye Pilkada dan Rancangan PKPU Dana Kampanye Pilkada di Kantor KPU RI, Jakarta, Jumat (2/8/2024). Menanggapi hal ITU, Akademisi sekaligus Pengamat Hukum Tata Negara Universitas Bandar Lampung (UBL), Rifandy Ritonga menilai sanksi…
| Powered by WordPress | Theme by TheBootstrapThemes